• KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA SIAP MELAYANI ANDA!
  • SELAMAT DATANG DI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA
  • Selamat Datang di Website Resmi Kejaksaan Negeri Jembrana | Alamat kantor : Jl. Udayana No. 11 Negara - Bali | Telp. 0365-41164, Fax. 0365-41165 | Email : kjrnegara@yahoo.com | Email : infokejarijembrana@gmail.com

Baca Berita

Sosialisasi dan pendataan awal rencana pembangunan ruas jalan tol Gilimanuk - Mengwi

Oleh : | 10 Juni 2021 | Dibaca : 314246 Pengunjung


Sosialisasi dan pendataan awal rencana pembangunan ruas jalan tol Gilimanuk - Mengwi

Sosialisasi dan pendataan awal rencana pembangunan ruas jalan tol Gilimanuk - Mengwi, di Jembrana berakhir Kamis (9/6) hari ini.

Warga yang terkena lintasan ruas jalan tol dari 33 desa di Jembrana sudah mendapat sosialisasi dan didata sebagai tahap awal pembangunan jalan tol.

Sejauh ini, belum ada gejolak penolakan rencana pembangunan jalan tol ini, namun potensi konflik rawan terjadi sehingga harus diwaspadai.

Karena itu, Kejari Jembrana menekankan agar masyarakat mengikuti proses sosialisasi dan setiap tahapan pembangunan jalan tol, sehingga pembangunan jalan tol yang merupakan program strategis nasional bisa berjalan.

"Jangan sampai nanti setelah berjalan masyarakat ribut karena merasa tidak mendapat sosialisasi," kata Kajari Jembrana Triono Rahyudi, saat sosialisasi di Desa Kaliakah, Kamis (10/6).

Menurut Kajari Jembrana, potensi konflik rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi sangat besar, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan.

Sehingga warga yang terkena lintasan jalan tol diminta untuk lebih banyak berkomunikasi dengan pihak berwenang dalam pembangunan jalan tol, daripada mendapat informasi yang belum jelas sumbernya.

Kajari menyampaikan, dalam rencana pembangunan jalan tol ini memberikan ruang pada masyarakat untuk konsultasi dan pendampingan pada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hukum.

Masyarakat bisa menyampaikan pada pihak desa untuk difasilitasi dengan kejaksaan melalui seksi-seksi yang membidangi.

Pendampingan hukum oleh seksi perdata dan tata usaha negara, serta pengamanan pembangunan strategis oleh seksi intelijen.

Ruang komunikasi dan konsultasi masyarakat dengan Kejari Jembrana, lanjutnya, untuk membantu masyarakat dalam pelayanan hukum.

"Lebih baik komunikasikan, bertanya pada pihak berwenang yang lebih kompeten sehingga mendapat informasi yang benar," terangnya.
 


Oleh : | 10 Juni 2021 Dibaca : 314246 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :